Dilihat : 289 kali
Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta: Langkah Menuju Pendidikan Inklusif
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono,
Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya. Dengan populasi yang terus meningkat dan beragamnya latar belakang ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono, mengambil langkah progresif dengan mengembangkan program sekolah swasta gratis. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri. Artikel ini akan mengulas detail program ini, termasuk latar belakang, proses pelaksanaan, dan dampak yang diharapkan.
Latar Belakang Program
Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, namun kenyataannya, masih banyak anak-anak di Jakarta yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Masalah ini terutama dialami oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang gagal masuk sekolah negeri melalui PPDB. Menurut Bapak Heru Budi Hartono, pihaknya sedang mendata sekolah swasta yang dapat diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis. Kerjasama ini juga melibatkan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memastikan pemilihan sekolah swasta tepat sasaran.
Koordinasi dengan Kemendikbudristek
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kemendikbudristek sangat penting dalam merealisasikan program ini. Proses pendataan dan pemilihan sekolah swasta yang akan diajak kerja sama dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sekolah yang dipilih benar-benar dapat membantu siswa yang membutuhkan. “Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementrian Pendidikan mana yang kami berikan gratis,” ujar Heru kepada wartawan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).
Fokus pada Sekolah Swasta Non-Elit
Salah satu prinsip utama dalam program ini adalah memastikan bahwa sekolah swasta yang dipilih bukanlah sekolah dari kalangan atas, melainkan sekolah yang benar-benar melayani siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini ditegaskan oleh Heru Budi Hartono, “Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis.”
Target Implementasi pada 2025
Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan pada tahun 2025. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian. “Kita masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa 2025 bagus banget,” kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Tantangan yang Dihadapi
Salah satu tantangan utama dalam implementasi program ini adalah banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk sekolah swasta karena gagal lolos PPDB sekolah negeri. Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bapak Jhonny Simanjuntak mengungkapkan bahwa banyak siswa kurang mampu yang tidak lolos PPDB karena orang tua mereka tidak memahami prosedur PPDB. Akibatnya, mereka harus masuk sekolah swasta dan seringkali tidak mampu melunasi biaya sekolah. "Akibatnya, jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orang tuanya nggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah," paparnya.
Ketimpangan dalam Sistem Pendidikan
Fenomena lain yang diungkapkan Jhonny adalah ketimpangan dalam sistem pendidikan, di mana sekolah negeri favorit diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu harus bersekolah di sekolah swasta dengan biaya yang tinggi. “Padahal anak penjual nasi uduk anaknya bayar sekolah karena masuk swasta, anaknya tidak bisa masuk negeri. Padahal di sekolah negeri, sekolahnya gratis,” ucapnya.
Rekomendasi dan Harapan
Melihat ketimpangan ini, Jhonny meminta Dinas Pendidikan untuk segera mengkaji wacana sekolah swasta gratis. "Kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya agar (wacana sekolah swasta gratis) bisa terlaksana. Tapi secara prinsip, eksekutif sudah setuju," imbuhnya.
Dampak yang Diharapkan
Dengan adanya program sekolah swasta gratis, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah karena masalah biaya. Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan membantu mengurangi ketimpangan sosial di Jakarta. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian.
Penutup
Program sekolah swasta gratis di Jakarta adalah langkah penting menuju pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Dengan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Kemendikbudristek, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, dan melalui program ini, Jakarta berupaya untuk membuka pintu kesempatan bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.